Batam, Melayupedia - Dinamika politik internal Partai Persatuan Pembangunan semakin memanas menjelang Muktamar X yang sedianya digelar bulan September mendatang. Dukung-mendukung calon ketua umum partai berlambang Ka'bah tersebut semakin masif diberbagai daerah. Ada yang pro status quo namun tidak sedikit yang menginginkan perubahan.

Setelah sebelumnya elite DPP saling "serang" kini di berbagai daerah pun turut bergejolak. Kader partai berlambang Ka'bah tersebut beramai-ramai menyatakan sikapnya.

DPW PPP Kepulauan Riau yang dikabarkan baru saja melaksanakan musyawarah wilayah luar biasa (Muswilub) di Kota Batam pada bulan Mei yang lalu, kini menyatakan ketidak puasannya terhadap keputusan DPP yang telah mengesahkan kepengurusan tanpa mengakomodir aspirasi kader di tanah Melayu tersebut.

Akhirnya pada Sabtu, 21 Juni 2025, kemarin bertempat di Tanjungpinang, para ketua DPC PPP se-Kepulauan Riau beserta beberapa PH DPW sepakat menyatakan sikap dengan beberapa butir pernyataan.

Andi Purnama yang  juga Wakil Ketua DPW ditunjuk sebagai juru bicara dalam konferensi pers mengatakan bahwa Muswilub PPP Kepri yang telah terselenggara memiliki catatan-catatan negatif yang perlu di highlight terkait tatacara pelaksanaanya.

"Ada mekanisme yang diatur sebagaimana tertuang dalam PO maupun AD/ART, pelaksanaan muswilub mestinya dilakukan secara kolektif dan kolegial, seyogyanya dirapatkan dahulu di PH DPW, bukan main tunjuk seolah partai ini milik segelintir orang," kesal Andi, dalam keterangan tertulis yang diterima Batamnews.

Senada dengannya, Hasan dan Effy turut menambahkan "Muswilub tersebut cacat moral karena disinyalir hanya mengakomodir kepentingan pihak tertentu sehingga mengabaikan azas-azas kepatutan, terbukti nama-nama pengurus yang tertera di SK itu main comot sepihak tanpa konfirmasi dahulu kepada yang bersangkutan, akhirnya mengundurkan diri berjamaah, kan ini tidak elok," pungkas Effy Yusuf yang juga bendahara partai tersebut.

Sementara itu ketua DPC PPP Lingga, Saparudin, DPC Natuna, Pang Ali dan DPC Bintan, Firdaus mengaku kecewa pada Formatur utusan DPP karena memaksakan usulan dua nama calon ketua PPP Kepri. "Kami sangat kecewa karena Plt. tidak mendengar aspirasi kami dengan tidak mengesahkan calon yang kami usung yaitu sdr. Dr. Gaffaruddin Ibrahim, MSi. apalagi beliau juga diusulkan mayoritas formatur dan 100 % DPC se Kepri tetapi Mardiono malah mengesahkan nama lain, untuk itu kami akan menyatakan sikap" pungkasnya.

Adapun point-point pernyataan sikap yang disampaikan ke media dalam konferensi persnya adalah sebagai berikut :

1. Menolak Surat Keputusan  No. 1693/SK/DPP/W/VI/2025 yang mengesahkan Kepengurusan DPW Kepri dimana tidak sesuai dengan aspirasi DPC-DPC PPP se Kepri serta menyatakan  mosi tidak percaya karena pengesahan SK dilakukan oleh Plt. Ketum dan Wasekjen saja sementara sdr. Sekjen ternyata tidak berhalangan tetap.

2. Menarik kembali dukungan terhadap Plt. Ketua Umum sdr. Muhammad Mardiono yang berencana maju kembali dalam Muktamar X mendatang.

3. Mendukung perubahan serta mendorong caketum potensial lainnya untuk maju dalam bursa Muktamar X baik internal maupun eksternal yang tentunya memiliki integritas, kapabilitas dan semangat untuk mengembalikan kursi DPR RI dalam pemilu 2029 yang akan datang‌.

4. Memberikan tenggang waktu selambat-lambatnya tujuh hari sejak pernyataan dibuat jika tidak maka akan diambil langkah-langkah hukum administratif sesuai ketentuan dan aturan partai yang berlaku sebagaimana mestinya.

‌