Batam, Melayupedia – Komisi III DPRD Kota Batam kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait pelayanan air bersih, khususnya bagi warga di Kelurahan Batu Merah dan Tanjungsengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Senin (8/9/2025) siang.

Persoalan distribusi air bersih di wilayah ini sudah berulang kali dibahas, namun solusi yang ada dinilai belum menjawab kebutuhan warga yang hingga kini masih sering mengalami aliran kecil bahkan mati total.

Rapat yang berlangsung di ruang Komisi III DPRD Batam dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Muhammad Rudi ST, dan dihadiri anggota lainnya seperti Rival Pribadi SH, Muhammad Dyco Barcelona Maryon, Ir Anang Adhan, Welfentius Tindaon, Siti Nurlailah ST, Ir H. Suryanto, serta Jamson Silaban SH. Hadir pula Wakil Ketua Komisi I DPRD Batam Haji Aweng Kurniawan dan Sekretaris Komisi IV Hj Asnawati Atiq SE MM.

Menariknya, rapat ini juga dihadiri langsung oleh Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad. Ia datang bersama Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, dan jajaran manajemen Air Batam Hilir (ABH). RDPU turut menghadirkan perwakilan masyarakat, mulai dari ketua RW, LPM, pihak puskesmas, SMAN 14 Batam, hingga tokoh warga dari Batu Merah dan Tanjungsengkuang.

Dalam forum, warga kembali meluapkan keluhan soal sulitnya mendapatkan air bersih. Tandon air yang dipasang di beberapa titik dianggap tidak efektif karena jumlahnya terbatas. Begitu juga suplai air melalui mobil tangki, yang dinilai tidak memiliki jadwal jelas.

“Air itu kebutuhan pokok, tapi sampai hari ini kami masih kesulitan. Saat ini tendon yang dibangun terutama yang di bagian atas, malah turun kembali ke tendon di bawah sehingga kami di atas bukit tidak kebagian air,” ungkap salah satu perwakilan warga.

Kondisi ini berdampak serius, bukan hanya bagi ribuan rumah tangga, tetapi juga fasilitas umum. Pihak SMAN 14 Batam bahkan menyebut sekolah mereka mengalami kondisi darurat. Dengan hampir seribu siswa, pihak sekolah terpaksa menggunakan toilet di masjid sekitar yang juga minim pasokan air.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam.

“Untuk solusi jangka panjang, kita targetkan masalah distribusi bisa teratasi pada pertengahan 2026. Infrastruktur air yang sedang dibangun harus benar-benar menjawab kebutuhan warga,” ujarnya.

Selain menunggu pembangunan infrastruktur rampung, Amsakar juga menjanjikan langkah jangka pendek berupa penambahan armada mobil tangki dan penjadwalan distribusi yang lebih teratur. Meski beberapa warga mendesak solusi permanen lebih cepat, Amsakar meminta masyarakat memberi waktu agar proses pembangunan berjalan optimal.

RDPU berlangsung dinamis dengan banyak masukan dari berbagai pihak. Komisi III DPRD Batam menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan ini.

“Kita sama-sama mengawal ini dan jika ada permasalahan segera sampaikan untuk dapat dikoordinasikan langsung dengan pihak ABH dan BP Batam,” tegas Muhammad Rudi.

Dengan kehadiran langsung Wali Kota dan BP Batam, masyarakat berharap langkah konkret segera terlihat agar krisis air bersih yang menghantui Batu Merah dan Tanjungsengkuang bisa segera berakhir.