Batam, Melayupedia – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengajukan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 sebagai langkah menyesuaikan arah pembangunan dengan dinamika ekonomi daerah.

Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat menjadi Rp4,25 triliun, seiring target pertumbuhan ekonomi Batam yang diperkirakan berada pada kisaran 6,4 hingga 7,4 persen.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut berada di atas perkiraan pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok sekitar 5,4 persen. Hal itu disampaikan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, saat memaparkan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Senin (3/8/2026).

Amsakar menjelaskan, perubahan dokumen anggaran dilakukan sebagai respons terhadap perkembangan perekonomian, penyesuaian target pendapatan, belanja, pembiayaan daerah, serta perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

“Perubahan APBD ini merupakan bentuk adaptasi pemerintah terhadap dinamika ekonomi yang terus berkembang. Tujuannya agar setiap kebijakan dan program pembangunan tetap relevan, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurut Amsakar, optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Batam ditopang meningkatnya investasi, percepatan pembangunan infrastruktur, serta ekspansi sektor industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan.

Selain itu, sektor pariwisata juga diperkirakan terus memberikan kontribusi positif melalui meningkatnya kunjungan wisatawan yang berdampak pada industri perhotelan, restoran, dan transportasi. Pengembangan kawasan strategis seperti Free Trade Zone (FTZ), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park, serta Batam Aero Technic diyakini semakin memperkuat posisi Batam sebagai salah satu pusat investasi nasional.

“Dengan berbagai potensi yang kita miliki, mulai dari investasi, kawasan ekonomi, hingga sektor pariwisata, kami optimistis pertumbuhan ekonomi Batam mampu mencapai kisaran 6,4 sampai 7,4 persen,” katanya.

Di tengah proyeksi tersebut, inflasi Kota Batam diperkirakan tetap terkendali pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. Kondisi ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Pemko Batam juga memproyeksikan konsumsi riil per kapita meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebagai indikator membaiknya aktivitas ekonomi.

Untuk mendukung target itu, pemerintah terus memperkuat strategi peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta berbagai inovasi dalam pengelolaan perpajakan daerah.

Dalam rancangan perubahan APBD, pendapatan daerah diusulkan naik dari Rp4,18 triliun menjadi Rp4,25 triliun atau meningkat sekitar 1,7 persen. Kontribusi terbesar berasal dari PAD yang diproyeksikan mencapai Rp2,706 triliun atau naik sekitar 4,82 persen.

Peningkatan PAD didorong oleh bertambahnya objek pajak, optimalisasi penerimaan pajak reklame melalui penambahan titik videotron, potensi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta penyesuaian target opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sementara itu, pendapatan transfer diperkirakan menurun sekitar 3,4 persen akibat penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) dan transfer antardaerah. Namun, pemerintah memperkirakan tambahan penerimaan dari pos lain-lain pendapatan daerah yang sah melalui hibah pemerintah pusat serta pengembalian hibah.

Di sisi belanja, Pemko Batam mengusulkan kenaikan anggaran dari Rp4,29 triliun menjadi Rp4,51 triliun atau meningkat sekitar 4,84 persen. Tambahan anggaran tersebut diprioritaskan untuk memperkuat pelayanan dasar dan mempercepat pembangunan daerah.

Belanja daerah akan difokuskan pada pembangunan sarana pendidikan, pengadaan bus sekolah, peningkatan layanan kesehatan, penanganan banjir, pembangunan penerangan jalan umum, pengelolaan persampahan, penyediaan utilitas kawasan permukiman, hingga pembangunan marka jalan.

Amsakar menegaskan, seluruh alokasi anggaran dalam perubahan APBD diarahkan untuk mempercepat realisasi program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat sekaligus memperkuat daya saing Batam sebagai kota investasi.

“Setiap rupiah yang kita anggarkan harus mampu menghasilkan manfaat nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut selaras dengan tema pembangunan Kota Batam Tahun 2026, yakni "Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi dan Investasi", yang diwujudkan melalui lima prioritas pembangunan, meliputi penguatan sektor unggulan berbasis investasi dan pariwisata, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, reformasi birokrasi, serta penguatan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana.

Mengakhiri pemaparannya, Amsakar berharap pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan konstruktif sehingga seluruh program prioritas pemerintah segera direalisasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Batam.