Batam, Melayupedia – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengarahkan penyusunan APBD 2027 agar tidak sekadar mengejar besarnya anggaran yang terserap. Setiap program dan kegiatan harus memiliki kinerja terukur serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Wali Kota Batam Amsakar Achmad saat menyampaikan tanggapan dan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD Kota Batam 2027 dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Batam, Rabu (7/10/2026).

Amsakar mengapresiasi berbagai pandangan, masukan, dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Menurutnya, seluruh masukan tersebut menjadi bahan penting dalam penyempurnaan Ranperda APBD 2027 dengan tetap mengacu pada arah kebijakan KUA-PPAS dan kemampuan keuangan daerah.

“Keberhasilan APBD diukur dari kualitas hasil yang diberikan kepada masyarakat Kota Batam,” ujar Amsakar.

Ia mengatakan, penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah akan diarahkan agar lebih efektif, efisien, akuntabel, dan responsif.

Setiap perangkat daerah juga didorong memiliki target dan indikator kinerja yang jelas, termasuk jadwal pelaksanaan, penanggung jawab, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi.

Sejumlah sektor menjadi prioritas dalam APBD 2027. Di antaranya pembangunan infrastruktur jalan dan drainase, pendidikan, kesehatan, pengendalian banjir, persampahan, serta pengembangan ekonomi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur juga diarahkan agar lebih merata, termasuk di kawasan hinterland.

Untuk sektor tersebut, Pemko Batam menyiapkan pembangunan dan peningkatan sejumlah ruas jalan, pembangunan jembatan, unit sekolah baru, ruang kelas baru, serta penguatan infrastruktur dasar dan aksesibilitas di wilayah mainland maupun hinterland.

“Pembangunan dan peningkatan infrastruktur akan mempertimbangkan urgensi, kondisi lapangan, kebutuhan masyarakat, kesiapan perencanaan, kualitas konstruksi, keselamatan, kemampuan keuangan daerah, dan keberlanjutan pemeliharaan,” kata Amsakar.

Banjir dan Sampah Jadi Prioritas

Penanganan banjir menjadi salah satu perhatian utama dalam APBD 2027. Pemko Batam menyiapkan penanganan secara terpadu melalui pembangunan dan pemeliharaan drainase, normalisasi, pengendalian sedimentasi dan sampah, perlindungan daerah resapan, penguatan sistem pompa, serta pengendalian kawasan rawan banjir.

Di sektor persampahan, pemerintah juga mengarahkan pengelolaan dari hulu hingga hilir.

Langkah tersebut mencakup pengurangan dan pemilahan sampah, pengangkutan, pembangunan TPS 3R, pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir, hingga penambahan armada arm roll truck dan bin container.

Pemko Batam juga merencanakan pembangunan lanjutan landfill TPA, TPS 3R, serta penguatan layanan pengangkutan sampah di sembilan kecamatan.

Pendidikan dan Kesehatan Diperkuat

Di bidang pendidikan, APBD 2027 diarahkan untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas layanan.

Sejumlah program yang disiapkan antara lain bantuan dan beasiswa bagi siswa tidak mampu, seragam sekolah bagi siswa baru SD dan SMP negeri maupun swasta, beasiswa mahasiswa termasuk dari wilayah hinterland, pembangunan ruang kelas baru, pengadaan peralatan pendidikan, serta peningkatan kompetensi guru.

Sementara sektor kesehatan diarahkan pada penguatan Universal Health Coverage (UHC).

Pemko Batam juga menargetkan peningkatan sarana dan prasarana puskesmas serta RSUD Embung Fatimah, pemenuhan tenaga kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, serta pemerataan akses pelayanan kesehatan.

Dorong Ekonomi dan Tenaga Kerja Lokal

Penguatan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian dari arah kebijakan APBD 2027.

Pemko Batam akan meningkatkan kompetensi tenaga kerja, memperkuat kapasitas UMKM, mendorong pemberdayaan industri, serta memfasilitasi perizinan usaha.

Untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal, Pemko Batam sebelumnya telah meneken nota kesepahaman dengan 30 perusahaan besar di Batam dan APINDO.

Kesepakatan tersebut diarahkan untuk merealisasikan penyerapan minimal 20 persen tenaga kerja lokal.

Amsakar kembali menegaskan, ukuran keberhasilan APBD tidak hanya dilihat dari seberapa besar anggaran yang terserap. Yang lebih penting adalah hasil dan dampak yang dirasakan masyarakat.

“Pengukuran kinerja akan diarahkan pada capaian yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, antara lain penanganan titik banjir, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, peningkatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta pemerataan infrastruktur dasar,” tegas Amsakar.

Ia berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 antara DPRD dan Pemko Batam dapat berlangsung konstruktif, terbuka, dan tepat waktu.

Dengan begitu, APBD yang ditetapkan nantinya diharapkan tetap realistis, sesuai ketentuan, sekaligus mampu mempercepat pencapaian berbagai prioritas pembangunan Kota Batam.